Komisi III DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja pada seluruh mitra kerjanya. Langkah ini dipandang perlu untuk meningkatkan efisiensi, agar tugas yang dilaksanakan sebanding dengan anggaran yang disediakan.

“Kita ingin mengetahui apakah anggaran itu pas atau harus ditambah agar semua bekerja lebih optimal sehingga tidak hanya audit keuangan tapi juga audit kinerja. Kita minta BPK melakukan audit kinerja ini pada KPK, termasuk mitra kerja lain Polri, BNN, BNPT, Kejaksaan,” kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/12).

Ia menambahkan hasil audit dari BPK ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Komisi III untuk menetapkan anggaran bagi mitra-mitranya. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memimpin pertemuan konsultasi yang khusus membahas rencana audit kinerja ini bersama jajaran pimpinan BPK. Rapat yang berlangsung sekitar 4 jam ini berlangsung tertutup.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Nudirman Munir menekankan kebijakan audit kinerja ini penting untuk mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih optimal. “KPK misalnya institusi ini memiliki kewenangan besar didukung anggaran yang juga lebih baik dari pada institusi lain, tetapi sejauh ini belum memiliki kinerja yang sepadan,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Kepada wartawan usai rapat Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan permintaan audit kinerja institusi penegak hukum ini adalah langkah yang wajar. "Kami tadi membahas tentang audit kinerja institusi/lembaga negara yang menjadi mitra kerja Komisi III. Saya kira itu hal yang wajar sebelum mereka masuk ke persetujuan anggaran," kata dia. (iky)foto:wy/parle